(Kadis DPMD Kukar Arianto saat menghadiri rapat teknis perceptan pembangunan desa/pic:ist)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan pembangunan desa melalui sinergi lintas sektor dan implementasi program tematik.

Hal tersebut dibahas pasa Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa 2025 ini digelar di Samarinda, pada Selasa (17/06/2025). Dan diikuti oleh 80 peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur dan tujuh kabupaten/kota se-Kaltim.

Saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (19/06/2025). Kepala Dinas (Kadis) DPMD Kukar Arianto mengatakan rapat teknis tersebut membahas strategi percepatan pembangunan desa melalui sembilan program tematik.

Ia menyebutkan dalam rapat tersebut membahas sembilan program tematik beberapa di antaranya mencakup Desa Digital, Desa Wisata, Desa Ekspor, Desa Ramah Lingkungan, hingga Desa Ramah Perempuan dan Anak, hingga BUMDES.

“Selain membahas program - program percepatan pembangunan desa. Di forum ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Hingga pemutakhiran data desa sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran,” jelas Arianto.

Menurut Arianto rapat ini juga menjadi momen strategis untuk menyamakan persepsi lintas daerah terkait arah kebijakan pembangunan desa.

“Khusus untuk Kukar, sebagian program tematik sudah masuk dalam rencana kerja kami dan ini merupakan hal yang baik," ujarnya.

Arianto mengungkapkan salah satu isu strategis yang juga dibahas adalah pemerataan akses listrik di desa dan kelurahan di Kalimantan Timur.

“Rapat intinya disampaikan secara detail berkaitan dengan bagaimana cakupan pemenuhan listrik oleh PLN di seribu 1.038 desa kelurahan, jadi desa-desa yang belum itu akan dituntaskan hingga 2027 baik yang pakai jaringan PLN maupun jaringan komunal,” kata Arianto.

Kadis DPMD Kukar tersebut juga mengaku pihaknya mulai memetakan peran dan penganggaran daerah dalam mendukung implementasi program desa tematik, terutama sebagai langkah awal menuju pelaksanaan di tahun 2026.

"Kami juga telah memetakan peran kabupaten dalam penganggaran tahun 2026, termasuk mengusulkan agar bantuan dari provinsi diarahkan ke program desa tematik dan desa ketahanan pangan,” ungkapnya.

“Hal ini sejalan dengan ditunjuknya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwakilan dalam program ketahanan pangan. Semoga usulan ini dapat terealisasi dengan baik,” tambah Arianto.

Dirinya juga berharap bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim agar bisa diarahkan untuk mendukung program-program tersebut.

Selain itu Arianto juga mengusulkan agar Kutai Kartanegara dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan desa tematik.

Dirinya menilai Kukar memiliki pengalaman dan potensi, terutama karena sebelumnya telah ditetapkan sebagai kabupaten model dalam program ketahanan pangan nasional.

Arianto juga berharap melalui rakor ini dapat diketahui bersama hal-hal yang bisa dikerjakan di seluruh desa yang ada Kaltim terutama desa-desa di Kuka. (Adv/Tan)